 |
| Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram. (Foto: SISCA O.S./Fokusnusa.com) |
PADANG-FokusNusa.com
Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat menggelar Capacity Building Media bertema “Jurnalisme Ekonomi di Era Bank Sentral Digital: Mengawal Tata Kelola dan Kontribusi Nyata untuk Perekonomian Nasional” di Kabupaten Tanah Datar, Kamis–Jumat (20–21/11/2025).
Kegiatan yang diikuti puluhan wartawan tersebut menjadi ruang diskusi mendalam mengenai kebijakan moneter, dinamika risiko global, dan peran media dalam membentuk ekspektasi publik.
Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram menegaskan bahwa hubungan BI dengan media merupakan bagian penting dari transparansi kebijakan.
“Bagi kami, media merupakan satu sarana penyampai pesan terkait kebijakan BI. Kami menjaga hubungan baik dengan media. Kami juga menghargai independensi,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Majid menekankan bahwa transparansi menjadi pilar utama kebijakan bank sentral.
“Transparansi penting. BI ingin menjelaskan secara utuh kenapa kebijakan BI dijalankan dengan latar belakang berbagai macam. Mulai dari aspek, sampai pengaruh domestik. Pengaruh spasial tak kalah penting,” katanya.
Menurut Majid, kondisi global yang berubah cepat menjadi alasan BI menjaga konsistensi kebijakan, termasuk penetapan suku bunga.
“BI mempertahankan tingkat suku bunga karena mempertimbangkan risiko-risiko ke depan,” jelasnya.
Ia mencontohkan situasi shutdown layanan publik di Amerika Serikat sebagai ilustrasi bagaimana gejolak global bisa merambat ke Indonesia.
“Ada shutdown activity of public services oleh pemerintah AS. Dengan tidak ada aktivitas layanan publik, ekonomi Amerika melemah. Suka tak suka langsung tak langsung ini juga bisa berdampak ke perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Majid menegaskan bahwa kestabilan arah kebijakan menjadi bagian dari menjaga kepercayaan publik terhadap bank sentral.
“Tidak pernah terjadi, misalnya, dalam enam bulan BI menetapkan suku bunga berubah-ubah, karena masyarakat bisa bingung terhadap arah kebijakan,” katanya.
Dia juga menyoroti peran media dalam memperkuat ekspektasi ekonomi.
“Butuh media dalam membentuk ekspektasi. Kami meyakini pelaku ekonomi pasti mencari informasi, data, berita. Kami secara rutin wajib menyampaikan arah kebijakan BI kepada publik,” ungkapnya.
Selain itu, Majid menekankan pentingnya sinkronisasi antar-lembaga pemerintah dalam menyampaikan arah kebijakan kepada masyarakat.
“Kita mengharapkan ke depannya lembaga-lembaga pemerintahan lain semakin transparan terhadap arah kebijakan masing-masing, sehingga masyarakat bisa memandang Pemda maunya ke mana,” ujarnya.
Pertemuan rutin antara BI dan pemerintah daerah, disebutkan Majid, merupakan forum berbagi isu strategis agar penyampaian informasi kepada publik lebih terarah.
“Pertemuan-pertemuan rutin yang kami selenggarakan juga untuk pembelajaran bagi Pemda bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Muaranya adalah informasi kepada khalayak apa yang menjadi isu,” katanya.
Kegiatan capacity building ini memuat sejumlah materi dengan berbagai pembahasan seperti pembahasan mengenai kebijakan BI 2025, PDRB dan indikator kesejahteraan Sumbar, pengendalian harga, digitalisasi pembayaran, perlindungan konsumen, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta pembahasan mengenai strategi UMKM agar mampu naik kelas di era digital. (003)
