 |
| Penerapan sistem digitalisasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dinilai memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. (Foto: Ist./FokusNusa.com) |
PADANG-FokusNusa.com
Penerapan sistem digitalisasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dinilai memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Manager SPBU 14.252.516 Bungus Amri Rajanista mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi saat ini telah berbasis sistem barcode yang terdata.
“Dengan sistem ini, penyaluran BBM bersubsidi sudah berbasis data dan terkontrol. Tanpa barcode, pengisian tidak bisa dilakukan,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Dia menjelaskan, barcode tersebut diterbitkan untuk kelompok pengguna seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha perdagangan.
Selain itu, pengawasan juga diperkuat melalui sistem CCTV yang terhubung langsung dengan BPH Migas dan Pertamina sehingga aktivitas di SPBU dapat dipantau secara real-time.
Stok BBM dalam tangki pendam SPBU juga telah terintegrasi dengan sistem Pertamina, sehingga distribusi dan penjualan dapat dipantau secara akurat.
Dalam operasional internal, Amri menegaskan seluruh petugas terikat kontrak kerja dengan aturan ketat terkait standar operasional prosedur.
“Tidak ada toleransi untuk pelanggaran berat. Semua sudah diatur dalam kontrak kerja,” katanya.
Terkait pemberitaan dugaan penyaluran BBM tidak sesuai SOP, dia menilai informasi tersebut tidak didukung fakta yang kuat.
“Kalau terus dituduh tanpa bukti, ini bisa berdampak luas. Masyarakat justru bisa dirugikan karena tidak lagi menikmati subsidi pemerintah, dan itu bisa memicu inflasi di daerah,” ujarnya.
Dia berharap masyarakat dapat lebih objektif dalam menilai penyaluran BBM bersubsidi yang saat ini telah diawasi melalui sistem digital. (Yyn)
