 |
| Anggota DPR RI dari Komisi IV, Rahmat Saleh, mempertanyakan keabsahan data kerusakan sektor pertanian pascabencana yang disampaikan pemerintah. (Foto: Ist./FokusNusa.com) |
JAKARTA-FokusNusa.com
Anggota DPR RI dari Komisi IV, Rahmat Saleh, mempertanyakan keabsahan data kerusakan sektor pertanian pascabencana yang disampaikan pemerintah. Dia menilai angka-angka tersebut belum menggambarkan situasi nyata di daerah terdampak.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Dalam forum tersebut, Rahmat terlebih dahulu menyampaikan penghargaan atas respons cepat jajaran kementerian yang turun langsung ke wilayah bencana.
Dia mengakui langkah tanggap darurat pemerintah pusat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Upaya para menteri yang langsung hadir di lokasi bencana patut diapresiasi. Bantuan dari Kementerian Pertanian, khususnya beras dan minyak goreng, memang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga,” ujar politisi Fraksi PKS itu.
Meski demikian, Rahmat menilai persoalan mendasar justru terletak pada ketepatan pendataan kerusakan. Menurutnya, kekeliruan dalam data berpotensi menimbulkan kesalahan serius dalam penyusunan kebutuhan anggaran pemulihan.
“Saya sampaikan dengan tetap menghormati kerja tim kementerian, data yang dipaparkan belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Kalau datanya tidak tepat, maka perhitungan anggaran pemulihan pasti ikut meleset,” katanya.
Dia kemudian mengungkap temuan di Sumatera Barat, yang dalam data pemerintah pusat disebut tidak mengalami kerusakan pada bendungan maupun jaringan irigasi. Rahmat menegaskan, laporan tersebut tidak sejalan dengan fakta yang ada di daerah.
“Dalam paparan disebutkan kerusakan irigasi dan bendungan nol. Padahal di lapangan, Bendungan Gunung Nago dan puluhan jaringan irigasi lainnya mengalami kerusakan, namun tidak masuk dalam data,” ungkapnya.
Rahmat menambahkan, berdasarkan laporan pemerintah daerah, kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat diperkirakan hampir mencapai Rp2 triliun. Angka itu dinilainya jauh di atas proyeksi anggaran yang saat ini disiapkan pemerintah pusat.
“Jika anggaran pemulihan hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi, kami menilai itu belum mencukupi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah segera melakukan peninjauan ulang serta menyelaraskan data kerusakan dengan pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan pemulihan pascabencana dan alokasi anggaran dapat disusun secara lebih akurat dan tepat sasaran. (000)
