 |
| Ilustrasi. (Foto: TIM/FokusNusa.com) |
PADANG-FokusNusa.com
Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Sumatera Barat meminta penggunaan susu UHT dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara. Langkah itu diambil menyusul kelangkaan barang dan lonjakan harga di pasaran yang dinilai tidak wajar.
Ketua GAPEMBI Sumbar Agung Adithia Lingga menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu pemenuhan gizi anak-anak sebagai penerima manfaat utama program.
“Kami menyampaikan sikap yang jelas dan tegas. Sementara waktu, SPPG kami imbau untuk tidak menggunakan Susu UHT sebagai menu MBG. Kelangkaan dan lonjakan harga yang terjadi saat ini bukan persoalan biasa, tetapi sudah mengarah pada kondisi yang memberatkan dan mencederai semangat program,” kata Agung, di Padang, Rabu (28/1/2026).
Menurut dia, MBG bukan sekadar program penyediaan makanan, melainkan program strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi. Karena itu, ketika salah satu komponen menu justru menjadi objek spekulasi, dampaknya langsung dirasakan anak-anak.
“Kalau ada pihak yang bermain di balik kelangkaan Susu UHT, maka sesungguhnya mereka sedang mengambil keuntungan dari hak gizi anak-anak. Ini bukan persoalan bisnis biasa, ini persoalan moral dan kemanusiaan,” tegasnya.
Dia menyebut ketidakseimbangan antara pasokan dan harga di lapangan memunculkan dugaan adanya praktik penimbunan serta permainan rantai distribusi.
Sebagai solusi, GAPEMBI mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalihkan sumber protein ke bahan pangan lokal yang setara nilai gizinya, seperti telur, ikan, tahu, tempe, dan kacang-kacangan.
“Protein tidak hanya berasal dari Susu UHT. Kita punya telur, ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan, serta berbagai pangan lokal bergizi lainnya. Ini bukan penurunan kualitas, justru penguatan kemandirian pangan,” jelas Agung.
Selain penyesuaian menu, GAPEMBI Sumbar juga mendesak aparat penegak hukum dan satuan tugas terkait turun tangan menyelidiki dugaan penimbunan dan pengaturan harga.
“Kami meminta dengan serius kepada aparat penegak hukum atau satgas yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Jika benar ada penimbunan atau pengaturan pasokan, maka itu harus dibongkar. Negara tidak boleh kalah oleh spekulan,” ujarnya.
Dia menegaskan kebutuhan gizi anak tidak boleh dijadikan komoditas spekulasi. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus menjaga integritas dan keberlanjutan program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (000/003)
