 |
| Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh ke Sumbar membuka data riil yang selama ini belum sepenuhnya tergambar dalam laporan resmi. (Foto: Ist./FokusNusa.com) |
PADANG-FokusNusa.com
Fakta baru terkait kebutuhan pemulihan sektor pertanian Sumatera Barat pascabencana terungkap setelah dilakukan penelusuran langsung ke daerah.
Turunnya Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh ke Sumbar membuka data riil yang selama ini belum sepenuhnya tergambar dalam laporan resmi.
Hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar serta pemerintah 19 kabupaten dan kota menunjukkan total nilai kerugian dan kerusakan sektor pertanian berikut infrastruktur pendukung mencapai sekitar Rp4,53 triliun.
Angka tersebut diperoleh setelah dilakukan pencocokan serta pendalaman data antara pemerintah daerah dan temuan lapangan yang dihimpun secara langsung.
Rahmat menyampaikan data tersebut berbeda jauh dibandingkan laporan awal yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah pusat.
“Begitu kita turun dan buka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas bahwa angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan recovery Sumbar jauh lebih besar,” kata Rahmat di Padang, Jumat (16/1/2026).
Dia menjelaskan langkah turun langsung menjadi krusial untuk memastikan keakuratan data yang digunakan sebagai dasar perencanaan pemulihan.
Menurutnya, selama ini terdapat selisih antara laporan administratif dan kondisi nyata kerusakan yang dialami petani serta infrastruktur pertanian di lapangan.
Berdasarkan hasil temuan tersebut, kerusakan bendungan tercatat mencapai Rp2,06 triliun. Sementara jaringan irigasi mengalami kerusakan senilai Rp1,07 triliun, dan sektor pertanian secara langsung mencatat kerugian sebesar Rp1,22 triliun.
Selain itu, kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani tercatat senilai Rp156,87 miliar, serta embung sebesar Rp10,25 miliar. Jika seluruhnya diakumulasikan, total nilai kerugian dan kerusakan mencapai sekitar Rp4,53 triliun.
Rahmat menegaskan angka tersebut bukan didasarkan pada kepentingan tertentu, melainkan hasil pembahasan data teknis yang dimiliki pemerintah daerah.
“Data ini harus menjadi rujukan utama pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pemulihan dan penganggaran,” katanya.
Dia juga menyoroti adanya sejumlah kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang sebelumnya tidak tercantum dalam laporan resmi.
Menurutnya, keberadaan irigasi memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan di daerah.
“Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya,” ujarnya.
Selain persoalan data, Rahmat menilai mekanisme pemulihan selama ini masih terkendala tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai.
“Kondisi itu membuat perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat, sementara petani membutuhkan penanganan cepat. Banyak sawah yang rusak berat akibat perubahan alur sungai dan timbunan lumpur,” sebutnya.
Untuk kondisi tersebut, ia menilai diperlukan dukungan alat berat agar lahan pertanian dapat kembali digarap dalam waktu dekat.
“Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu musim tanam terlewat, dampaknya panjang bagi petani,” katanya.
Rahmat menegaskan pembukaan data yang sebenarnya harus menjadi titik balik dalam penanganan pascabencana di Sumatera Barat.
Dia berharap, pemerintah pusat tidak lagi mengacu pada data lama, melainkan segera menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kalau kita mau pemulihan yang tepat sasaran, maka datanya juga harus jujur dan akurat,” pungkasnya.
Langkah tersebut dilakukan setelah adanya temuan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta pada Rabu (14/1/2026).
Dalam rapat itu, Rahmat lebih dulu mempertanyakan akurasi data kerusakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pascabencana.
Pada kesempatan tersebut, ia mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan darurat, termasuk penyaluran bantuan pangan.
Namun demikian, Rahmat secara terbuka menilai data kerusakan yang disampaikan belum mencerminkan kondisi riil di Sumatera Barat.
“Tanpa mengurangi kepercayaan kami kepada tim kementerian, saya harus sampaikan bahwa data ini tidak tepat. Salah data akan berujung pada salah hitung anggaran,” ujarnya dalam rapat kerja tersebut.
Menurut Rahmat, perbedaan data itulah yang mendorongnya turun langsung ke Sumatera Barat dan bertemu dengan para pemangku kepentingan daerah.
Dari pertemuan tersebut, diperoleh data faktual yang menunjukkan besarnya kerusakan pada sektor-sektor vital. (000)
